Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan Ekspose 2 (dua) Pendapat Hukum (Legal Opinion), yaitu terkait Optimalisasi Penataan Parkir dan Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Stadion Kanjuruhan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Antisipasi Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah melalui pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog yang bersinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Paramitha Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum, Tim Jaksa Pengacara Negara, serta jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
Dalam kegiatan ekspose tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberikan berbagai masukan dan penyempurnaan terhadap kedua Pendapat Hukum yang disusun, baik terkait optimalisasi pengelolaan kawasan Stadion Kanjuruhan guna mendukung peningkatan PAD, maupun penguatan aspek yuridis, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan Program SPHP oleh Perum Bulog.
Kedua Pendapat Hukum tersebut disusun atas inisiatif dan kajian proaktif Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanpa adanya permohonan resmi dari pihak manapun (unsolicited legal opinion). Penyusunan Pendapat Hukum ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, memberikan mitigasi risiko, serta menawarkan solusi hukum terhadap isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Khusus Pendapat Hukum terkait Program SPHP, kajian tersebut disusun sebagai bentuk dukungan Kejaksaan terhadap Program Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat perekonomian masyarakat melalui sinergi antara Perum Bulog dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan hadir memberikan kepastian hukum, penguatan tata kelola,
