Rabu, 29 April 2026
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang diwakili oleh Himawan Harianto, S.H., M.H. (Kepala Seksi PAPBB Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang) dan Reynold, S.H., M.H. (Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang) menghadiri kegiatan Penelitian Sespim Lemdiklat Polri Tahap I Tahun Anggaran 2026 dengan judul “Transformasi Kepemimpinan Polri di Era Digitalisasi Dalam Pengelolaan Keamanan Faktual Dunia Baru”.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Brigjen Pol. Slamet Hariyadi, S.I.K., M.H., M.M. selaku Ketua Tim Penelitian dan dihadiri oleh Wakapolres Malang Kompol Bayu Marfiando, unsur DPRD Kabupaten Malang, Satpol PP, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, akademisi, praktisi hukum, media, serta pejabat utama dan responden internal Polres Malang.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Slamet Hariyadi menegaskan bahwa transformasi kepemimpinan Polri harus mampu menjawab dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi tantangan keamanan faktual di era digital. Kepemimpinan yang dibangun harus bersifat kolaboratif, adaptif, serta mampu memperkuat sinergitas antar stakeholder.
“Tujuan utama dari transformasi ini adalah menciptakan rasa aman, tertib, adil, dan sejahtera bagi masyarakat melalui kepemimpinan Polri yang modern dan responsif,” tegasnya.
Dalam forum FGD, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melalui perwakilannya turut memberikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Polres Malang, khususnya dalam pengamanan wilayah hingga pengamanan siswa sekolah serta koordinasi penanganan perkara pidana. Optimalisasi penggunaan sarana digital seperti SPPT-TI juga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum.
Ke depan, sinergitas antar lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, akademisi, media, dan masyarakat diperkirakan akan semakin diperkuat guna mendukung stabilitas keamanan dan pelayanan publik yang transparan serta berbasis digital. Transformasi kepemimpinan Polri bukan hanya menjadi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan keamanan yang profesional dan berkeadilan.
