Jum'at 14 Februari 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melalui Kasubsi I pada Seksi Intelijen, Bima Haryo Hutomo, S.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dalam rangka mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia terkait Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Jumat (14/08/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Malang, unsur Forkopimda, anggota DPRD, para Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Malang, perwakilan KPU, perwakilan LVRI, serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI memaparkan arah kebijakan Rencana APBN 2027 yang difokuskan pada upaya mengurangi angka kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan indeks modal manusia, serta memperbaiki rasio gizi masyarakat. Pembangunan nasional juga akan dititikberatkan pada sektor esensial, yakni kesehatan, pendidikan, dan ketahanan energi, dengan tetap menjaga fundamental ekonomi nasional dan mengendalikan angka defisit APBN.
Agenda ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah pusat dengan perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun 2027. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang senantiasa berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan pengawasan guna memastikan program-program prioritas pembangunan di daerah berjalan secara sinergis, transparan, dan terhindar dari potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang
Siap Tertib.. Siap Kerja.. Siap Melayani
#KejaksaanNegeriKabupatenMalang
#KejatiJatim
#KejaksaanRI
#JaksaPedia
#WBK
WBBM
SiapTertibSiapKerjaSiapMelayani
