Kamis, 13 Agustus 2026
“Sinergi Pemerintah dan DPRD, Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat”
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melalui perwakilan Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sekaligus Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang tersebut dihadiri oleh Bupati Malang, Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Direktur BUMD, Camat se-Kabupaten Malang, serta jajaran terkait lainnya.
Penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi pijakan bersama dalam mewujudkan kebijakan fiskal daerah yang terukur, realistis, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan terkendali serta menjadi bagian penting dalam mendukung proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
**Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang**
*Siap Tertib.. Siap Kerja.. Siap Melayani*
#KejaksaanNegeriKabupatenMalang
#KejatiJatim
#KejaksaanRI
#JaksaPedia
#WBK
WBBM
SiapTertibSiapKerjaSiapMelayani
